PDIP Hitung Kekuatan Parpol Lain untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Basarah menyebutkan, PDIP tidak bisa maju sendirian melainkan harus melakukan penghitungan dengan fraksi lain di Senayan.
Basarah menyebutkan, PDIP tidak bisa maju sendirian melainkan harus melakukan penghitungan dengan fraksi lain di Senayan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman soal wacana pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.
Basarah menyebutkan, PDIP tidak bisa maju sendirian melainkan harus melakukan penghitungan dengan fraksi lain di Senayan.
“Kita akan terus melakukan pendalaman, terkait hak angket. Bahwa proses politik di DPR menyangkut penggunaan hak angket ketika masuk pada wilayah pengambilan keputusan politik, maka yang akan berlaku adalah penghitungan jumlah suara fraksi yang mendukung hak angket,” beber Basarah pada wartawan, dikutip Selasa (23/4).
Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
“Ide gagasan untuk kemudian mematangkan hak angket itu terus kami lakukan di DPP PDI Perjuangan,” kata dia.
Tapi sebelum resmi menggulirkan hak angket, Basarah mengaku pihaknya perlu menghitung kekuatan parpol lain terlebih dahulu.
merdeka.com
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya mendapat tekanan oleh Partai Golkar yang diduga ingin merebut kursi ketua DPR melalui revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD atau UU MD3.
Tekanan tersebut, lantaran PDIP saat ini tengah menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Berdasarkan UU MD3, mekanisme pemilihan Ketua DPR otomatis dipilih berdasarkan hasil perolehan kursi terbanyak partai di parlemen pada pemilihan legislatif 2024.
"Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini. Sehingga ketika nanti muncul tekanan-tekanan, ini kan belum-belum PDIP sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto, saat diskusi secara virtual, Sabtu (30/3).
Pada 2014 silam ketika Presiden Jokowi dan PDIP memenangkan Pemilu, terjadi revisi UU MD3. Sehingga, tak menutup kemungkinan jika nanti akan terjadi revisi UU MD3 kembali.
Namun, Hasto mengklaim PDIP tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket ini.
"Ibu Megawati ajarkan kita untuk tidak takut membela kebenaran," ucap Hasto.
PDIP, akan menggulirkan hak angket setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan intruksi.
"Kalau Ibu Mega katakan gulirkan, saat itu juga kami gulirkan," pungkas Hasto.
Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP tak ambil pusing dengan dukungan Luhut kepada Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaRumah Maxime Bouttier dipenuhi oleh pelayat yang menyampaikan duka cita atas kepergian Ibunda
Baca SelengkapnyaSoal tidak melantik, Gayus mengamini putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.
Baca SelengkapnyaPDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca Selengkapnya